Kelebihan Teori Plato
Kelebihan teori plato mengenai negara dalam kaitanya dengan realitas sosial adalah Plato merancang negara dimana kepentingan umum diutamakan. Ia merancang negara dimana keadilan (sesuai dengan Politeia) akan tercapai secara sempurna. Hal tersebut tentunya adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh semua warga negara. Karyanya,The Republic merupakan bukti upaya kerasnya untuk mendefinisikan keadilan, dengan membayangkan kemungkinan adanya negara terbaik yang harus direalisasikan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kemanusiaan.
Menurut kami, Kelebihan lainnya adalah adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin dimana syarat-syarat itu kembali pada kualitas manusia yang disandarkan kepada jiwa atau akal manusia yang nantinya menuntun pemimpin dalam empat kebajikan pokok yang sepanjang masa terus dibutuhkan oleh rakyat, yakni memiliki pengendalian diri, keberanian, kearifan dan keadilan. Poin-poin yang menjadi prasarat tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi kita dalam memilih seorang pemimpin yang baik. Kriteria pemimpin yang diajukan plato ini sangat tepat.
Selain itu menurut kami, spesialisasi bidang pekerjaan yang ditawarkan dalam teori Plato bisa menjadi nilai lebih dengan pertimbangan bahwa manusia mempunyai keterbatasan waktu dan daya kekuatan serta memiliki kemampuan masing-masing. Sehingga dengan adanya spesialisasi pekerjaan ini kami rasa manusia akan benar-benar mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan yang dimilkinya.
Kelemahan Teori Plato
Dari semua kelebihan-kelebihn teori Plato yang mungkin sangat diharapkan oleh seluruh warga negara dipenjuru dunia terwujud di dalam realitas sosial di era modern ini, terbesit beberapa pertanyaan yang muncul yaitu apakah idea hanya menjadi sebatas idea belaka? Menurut saya, sia-sia saja membicarakan mengenai idea yang mulia tapi tidak menjadi nyata dalam realitas sosial ini. Dalam hal ini adalah mengenai pemikiran negara ideal Plato yang menggunakan ciri komunis ekstrem (milik pribadi dan keluarga). Memang hal itu sulit untuk diungkapkan dalam hal yang nyata. Idea Plato dalam hal ini adalah negara ideal ini terbatinkan dalam diri orang lain sehingga negara ideal itu terwujud sedikit-sedikit. Tapi kenyataannya sampai sekarang, berarti sudah 20 abad ini, proses pembatinan idea ini tidak berjalan secara semestinya. Apakah ada negara-negara di dunia ini yang MENJADI-kan ADA-nya negara ideal Plato ini? Barangkali mereka tahu dan mengerti namun tidak berbuat. Untuk apa berbuat? Bukankah lebih baik tidak berbuat dan mendapatkan keuntungan? Kesadaran individual sangat kurang yaitu manusia mempunyai akal yang dengannya ia dapat berusaha memilih dan menentukan hidup dan kehidupannya.. Dalam keadaan ini teori plato tidak dapat berlaku pada setiap realitas konkrit di masing-masing kelompok sosial dan sebatas menjadi teori yang terbentuk lantaran realitas kehidupan yang ia alami saja dan sulit untuk diterapkan secara umum.
Kelemahan lainya menurut kami adalah pendapatnya tentang Undang-undang yang dibuat sejauh dirasakan perlu menurut keadaan konkret. UU secara umum harus dianggap sebagai The second best. Karena alasan praktis undang-undang harus dipandang sebagai instansi tertinggi dalam negara dan negarawan yang menyimpang dari undang-undang harus dihukum mati. Hal ini kami rasa bukan solusi tepat dimana peraturan ini semestinya dibuat jangan hanya ketika diperlukan saja tetapi semestinya peraturan atau undang-undang pun saya rasa layak dibuat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi kapan saja. Sebagai contoh, undang-undang tentang hukuman bagi pencuri. Meskipun keadaan konkrit membuktikan tidak ada pencurian “SAAT INI”, tapi tidak ada salahnya membuat undang-undang tentang pelaku pencurian sehingga kalau ada yang mencuri maka akan mendapatkan sangsi sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku. “Ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan”. Waspada dan mencegah lebih baik daripada mengobati.
Keadilan dimiliki oleh semua golongan karena keutamaan ini memungkinkan setiap golongan dan setiap warga negara untuk melaksanakan tugas masing-masing tanpa campur tangan urusan orang lain (menciptakan keseimbangan).Sekilas tidak ada yang salah dari teori ini. Tetapi lagi-lagi menjadi masalah ketika ditekankan pada kata “melaksanakan tugas masing-masing tanpa campur tangan urusan orang lain”. Manusia yang punya keterbatasan ini meskipun juga punya keahlian khusus, saya rasa disadari atau tidak pada suatu saat pasti akan memerlukan bantuan oranglain dalam melesaikan pekerjaannya, meskipun dia lebih ahli dibandingkan dengan orang lain.
Kelemahan lain menurut kami adalah Perkawinan yang diadakan hanya dalam rangka suatu pesta religius dan berlaku untuk beberapa hari saja. Golongan pertama dan kedua juga dilarang untuk memiliki keluarga sendiri demi mencapai negara yang ideal. Hal tersebut sangat sulit diterapkan karena yang kita pilih menjadi pemimpin juga manusia yang mempunyai hasrat, nafsu, dan keinginan untuk menyenankan dirinya. Dengan batasan pernikahan ini seolah-olah pemimpin hanya dijadikan sebagai sebuh “Alat” layaknya seekor kerbau yang hanya ditugasi membajak sawah lalu diberi makan dan kawin pada musimnya saja.
Dalam negara yang ideal ia menghapuskan keluarga. Sangat berbahaya menurut kami jika demikian adanya karena akan menimbulkan sikap saling acuh, dan tak bisa terbayangkan bila hubungan anak dan orang tua ini harus dipisah dan tidak saling kenal tentunya akan menimbulkan konflik dan masalah dalam kehidupan sosial, baik bagi anak maupun bagi orang tua. Tak terbayangkan bila orang tua yang makin hari makin tua sementara ia tak kenal anaknya sehingga ia harus menghabiskan masa tuanya sendiri lantaran anaknya enggang merawat karena tak ada hubungan keluarga lagi.
Kelebihan Demokrasi di Indonesia
Berdasarkan survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi semakin besar bahkan demokrasi adalah system yang terbaik meskipun system demokrasi itu tidak sempurna. Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. (http://www.forum-politisi.org/berita)
keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur. Pri Sulisto pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan sangat sukses. Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. (http://www.forum-politisi.org/berita)
Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna masih banyak kritik-kritik yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam hal berkeyakian juga pemerintah belum sepenuhnya..
Kelemahan Demokrasi di Indonesia
Ancaman terbesar yang dihadapi keberadaan demokrasi di Indonesia saat ini adalah keputusaan terhadap demokrasi itu sendiri serta lemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang anti-demokrasi.
Beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia. (http://www.forum-politisi.org/berita). Bukti nyata yang kita ketahui bersama adalah banyaknya gugatan terhadap proses demokrasi karena disinyalir erdapat kolusi dan manipulasi data dalam pelaksanaan demokrasi itu. Misalnya, kasus yang baru-baru ini terjadi adalah sengketa PILKADA JATIM.
Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia yang dapat mengakibatkan perpecahan. (http://www.forum-politisi.org/berita).
Masalah pokok lainnya dalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAK yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam Demokrasi. Banyak rakyat yang masih asal-asalan dalam menentukan pilihan. Banyak masyarakat yang memilih wakil rakyat berdasarkan tampilan luar dan yang dirasa menguntungkan bagi mereka. Mereka tidak berfikir panjang demi kebaikan bersama. Banyak yang mau memilih tokoh tertentu lantaran di sogok atau diiming-imingi sejumlah uang atau barang. Akhirnya, wakil rakyat yang mereka pilih pun tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, melainkan uang, tentu saja itu bukan demokrasi yang efektif. KKN meraja lela dimana-mana. Parahnya hal itu berdampak bagi pelaksanaan demorasi selanjutnya. Korupsi adalah masalah yang paling sulit dihadapi sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini merupakan kegagalan orang-orang yang dipercaya rakyat menjadi anggota parlemen dan pejabat publik. Mereka gagal untuk membuktikan bahwa reformasi itu lebih bermanfaat dibandingkan masa lalu.Oleh karena itu, jika masyarakat Indonesia sudah percaya bahwa semuanya dikorupsi, maka makin lama makin hilang kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi karena merasa demokrasi yang ada hanya prosedural saja dan melupakan ketertinggalan masyarakat secara ekonomi maupun sosial.
Selain masalah diatas, Tujuan demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat, menjelang satu dekade reformasi ini belum bisa terealisasi karena ada faktor yang terus menghantui. Yaitu tirani modal yang menguasai hampir semua lini. Lebih jauh mengenai hal itu, ada tiga ruang yang bisa dimasuki oleh tirani modal. Pertama, saat pembentukan kepengurusan partai politik, baik di kongres, muktamar, munas, musda hingga lapis anak cabang. Kedua, saat proses rekruitmen calon kepala daerah, mulai dari pendaftaran, verifikasi, fit and proper test. Dan ketiga, saat proses pencalonan anggota legislatif, baik nasional atau daerah.
Relevansi Teori Plato dengan kondisi kekinian di Indonesia
Kami menyadari bahwa Demokrasi dan teori negara ideal plato berangkat dari titik yang berbeda. Perbedaan yang sangat mencolok terletak pada sistem dasar demokrasi yang bercirikan legaliter dimana rakyat memegang kunci keberlangsungan negara, sedangan negara ideal plato cenderung totaliter dimana rakyat dibagi berdasarkan kelas-kelas sosial dan kesempatan untuk beralih dari kelas satu ke kelas yang lain tidaklah mudah. Akan tetapi dari perbedaan itu kami juga melihat persamaan yang juga sangat jelas yakni keduanya sebagai sebuah sistem pemerintahan ternyata mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan asumsi positif bahwa demokrasi pun dilaksanakan bukan sekedar menuruti segala kemauan rakyat yang tidak dapat dipungkiri tidak semuanya baik, akan tetapi demokrasi kami rasa lebih bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana,dan lain-lain. Berawal dari situ kami rasa ciri kepemimpinan yang di idam-idamkan negara demokrasi itu nampak pada ciri pemimpin yang ditawarkan pada teori ideal Plato.
Oleh karena itu kami berpandangan bahwa ciri kepemimpinan pada Teori Plato tersebut dapat dijadikan spirit bagi pelaksanaan demokrasi. Makalah kami ini tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan antara demokrasi dan teori Negara Plato akan tetapi lebih pada usaha men-sinergikan antara nilai-nilai positif pada kedua sistem ini.
Demokrasi menyatakan pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Kedaulatan bersumber dari rakyat dan di tangan rakyat. Rakyatlah penentu tunggal akan ke mana dan apa yang mereka kehendaki. Rakyat yang menentukan apakah ia akan mengarahkan negara ke barat atau ke timur, maju atau mundur. “Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, haruslah rakyat insyaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul” -Mohammad Hatta-. Jika keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan akhir pada sistem demokrasi ini maka hal terpenting adala penyadaran masyarakat secara utuh untuk mendapatkan pemimpin yang adil dan bijaksana.
Upaya penyadaran masyarakat ini bisa dimulai dengan mengarahkan masyarakat pada Demokrasi Pancasila yang sudah disusun oleh pendiri bangsa ini puluhan tahun yang lalu. Kita ketahui bahwa sistem demokrasi pancasila berusaha sejauh mungkin menempuh jalan musyawarah untuk mufakat. Dengan kata lain diskusi harus dijadikan sebagai asas dan dasar demokrasi dinegeri ini. Diskusi tidak harus dilaksanakan dalam jumlah besar tetapi cukup diskusi kecil misalnya diskusi pada lingkup RT. Diskusi tersebut tentunya bukan diskusi manipulatif untuk mengumpulkan masa oleh pihak/ partai tertentu tetapi diskusi terbuka tentang calon pemimpin yang iidam-idamkan oleh semua golongan. Sosialisasi pemilu oleh BAWASLU atau Badan Pengawas PEMILU kami rasa akan memberi dmpak positif yakni lembaga ini harus memberikan arahan penjelasan secara detail berkenaan dengan PEMILU yang akan dilaksanaakan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Terkait dengan segala kelebihan dan kelemahan diatas, teori Plato tentang negara bisa kami katakan sangat bermanfaat, khususnya sebagai bahan refleksi dan perenungan sehingga menciptakan sintesa baru bagi kita untuk menemukan corak negara yang tepat bagi kita. Dengan menganasis segala kelemahan dan kekurangan teori plato dan demokrasi di Indonesia diharapkan kita mampu melaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya. Teori plato bisa menjadi spirit tentang negara yang ideal. Misalnya, Plato beranggapan bahwa faktor keadaan setempat, ekonomis dan geografis harus diperhitungkan dalam susunan negara. Nomoi mengusulkan bentuk negara campuran antara demokrasi dan monarki karena terlalu banyak kelaliman dalam Monarki dan kebebasan dalam demokrasi (2 ekstrem yang sama buruknya). Ini tentunya bisa menjadi renungan kritis bagi bangsa Indonesia yang sempat merasakan negara yang bersifat Monarki maupun yang demokratis. Hal konkrit yang dapat dikritisi adalah demokrasi di negara INDONESIA ini. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan banyak perbedaan ini sangat miskin nilai keadilan jika sistem demokrasi ini tidak dipantau sedemikian rupa maka hasilnya seperti sekarang ini, kita belum mampu memilih pemimpin yang benar-benar bijaksana dan adil. Yang ada justru negara kita dikelola oleh pemerintah yang korup karena sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia ini hanya kulitnya saja. Banyak masyarakat yang memilih asal-asalan dan bukan memilih pemimpin yang bijaksana seperti yang ditawarkan Plato. Konsensus yang berjalan di negara ini nampak tidak terbuka, ada pemaksaan meskipun secara halus-misalnya dengan penyuapan, manipulasi dan tidak ikhlas. Dengan demikian Demokrasi di indonesia terlihat kelemahannya yakni bahwa akhirnya kita sadar bahwa pemilihan pemimpin di negeri ini oleh seluruh warga bukanlah seutuhnya baik karena pemilihan ini ternyata lebih pada subyektifitas ketimbang Obyektifitas. Masyarakat memilih pemimpin hanya berdasarkan pertimbangan menguntungkan dirinya atau tidak dan bukan atas dasar pertimbangan kebajikan umum.
Teori Plato tentang negara akan lebih terasa bermanfaat khususnya bagi bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan pandangan bahwa Sistem pemerintahan menurut Nomoi ialah semua petugas dipilih oleh rakyat, tetapi ditambah syarat-syarat supaya hanya mereka yang cakap akan dipilih. Sehingga dengan demikian, Bangsa Indonesia diharapkan mendapatkan pemimpin yang bijaksana dan adil. Undang-undang harus berlaku sebagai seorang bapa yang baik hati, bukan sebagai seorang lalim demikianlah menurut Plato. Dalam hal ini Plato menmberikan contoh praktis bagaimana seorang legislator (pembuat UU) harus mencari persetujuan dan bukan ketundukan buta dari pihak warga negara. Demokrasi di Indonesia sudah ada dan tinggal mengembangkannya. Memang, demokrasi di Indonesia masih baru, masih dalam masa percobaan, sistem kepartaian belum berkembang dengan baik, dan pilkada baru dilakukan untuk pertama kali.
"Jangan mengharapkan demokrasi yang sempurna,". TIDAK dapat tidak, tantangan dekat di hadapan kita sekarang yang merupakan Salah satu jawaban mengenai persoalan demokrasi ialah menyelamatkan proses pembangunan demokrasi di negeri ini, dengan menyelamatkan perolehan-perolehan gerakan Reformasi yang amat berharga, khususnya perolehan berupa diwujudkannya kebebasan-kebebasan asasi (menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat) meletakkan fondasi demokrasidi Indonesia, menegakkan pemerintahan yang bersih dan accountable, menjunjung tinggi standar moral dan akhlak mulia, memulihkan ekonomi nasional yang telah porak-poranda, dan menjaga keutuhan wilayah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sehingga bisa memberikan kesejahteraan terhadap bangsa Indonesia. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Liddle menjelaskan bahwa arti pokok demokrasi adalah masyarakat memilih pejabat dan pejabat bertanggung jawab lima tahun kepada masyarakat. (http://www.transparansi.or.id/artikel/artikel_bp/artikel_nm.html). Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana bisa masuk ke dalam dan mencoba mengubah dari dalam sistem-sistem yang masih buruk. Hal ini perlu kesadaran seluruh komponen bangsa.
